Jember, Guna Mendorong Peningkatan Mutu Pendidikan di Bumi Pandhalungan Ribuan Ruang Kelas Direhap
Prioritasonline.com.Jember.
Pemerintah Kabupaten Jember merehabilitasi ribuan ruang kelas yang rusak berat. Langkah ini untuk mendorong peningkatan mutu pendidikan di Bumi Pandhalungan.
Program tersebut disosialisasikan langsung oleh Bupati Jember, dr. Faida, MMR., kepada kepala sekolah, komite sekolah, dan wali murid.
Sosialisasi berlangsung di Aula PB Seodirman Pemkab Jember, pada 25 November 2019 yang lalu.
Bupati Faida
menjelaskan, rehabilitasi yang dilakukan oleh pemerintah menyasar sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Baik negeri maupun swasta.
Upaya memperbaiki infrastruktur di sekolahan itu dilakukan setelah pemerintah menerima proposal pengajuan rehabilitasi.
“Sekolah yang sebelumnya mengajukan proposal kepada bupati untuk perbaikan ruang kelas rusak berat dan untuk pengadaan laboratorium, juga perpustakaan,” ucapnya.
Semua proposal yang masuk pendopo, masih terang bupati, akan diproses untuk dapat direalisasikan. Sementara yang baru masuk bakal disusulkan.
“Sekolah di Jember, baik negeri maupun swasta, berhak mendapatkan kesempatan yang sama karena ini untuk menunjang program pendidikan gratis di Kabupaten Jember,” tandasnya.
Orang nomor satu di Jember ini menegaskan, sosialisasi ini digelar agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam pelaksanaannya.
Kegiatan ini juga sebagai upaya melawan pungli-pungli yang kemungkinan bisa terjadi mengiringi pelaksanaan pembangunan.
Tahun ini renovasi untuk 615 ruang kelas yang rusak berat. Ini akan dituntaskan sampai awal tahun 2020. Sedangkan sisanya lebih dari 400 ruang kelas akan diselesaikan tahun 2020.
Rehabilitasi tersebut dilaksanakan untuk tahun 2019 dan tahun 2020. Sumber anggaran berasal dari DAK (Dana Alokasi Khusus) dan DAU (Dana Alokasi Umum) APBD Kabupaten Jember.
Karena bersumber dari anggaran pemerintah, bupati kembali menegaskan tidak memerlukan biaya tambahan yang dibebankan kepada pihak sekolah.
“Tidak perlu ada yang membayar. Tidak ada pelican. Pungli harus dihentikan dan dihadang dengan sosialisasi seperti ini,” tegasnya.
Bahkan untuk melawan praktek pungli itu, Pemerintah Kabupaten Jember telah membuat tim yang lengkap dikoordinir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
“Supaya menghindari bayar membayar untuk mengentri data bantuan. Sehingga, dengan adanya tim ini seluruh kebutuhan pendidikan di Kabupaten Jember dapat terdata dengan baik,” imbuhnya. (Lil)

0 Comments